Monday, July 15, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedSyarat KPR Inden Diperluas, Konsumen Lebih Terlindungi - Housing-Estate.com - Portal Berita...

Syarat KPR Inden Diperluas, Konsumen Lebih Terlindungi – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Sektor properti sedang jadi perhatian Bank Indonesia (BI). Kebijakan mengenai loan to value (LTV) atau rasio pinjaman dengan nilai jaminan yang memukul industri properti terasa masih hangat kini BI mengeluarkan regulasi yang memperketat pemberian KPR inden. Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 itu bakal makin menyudutkan kalangan pengembang. Tapi aturan tersebut lebih melindungi konsumen.

Metland Cileungsi

Ilustrasi

Tidak seperti sebelumnya dimana pengembang bisa mencairkan KPR inden sesuai progres pembangunan, pasca keluarnya PBI itu dana tersebut baru cair setelah bangunannya selesai. Selain itu BI memperluas syarat pemberian KPR inden. Tidak cukup dengan agunan aset properti yang dibeli konsumen, pengembang juga harus member personal garansi sebesar nilai kredit yang yang diberikan bank. Misalnya rumah yang dibiayai KPR inden sebanyak 75 unit senilai Rp90 miliar, maka pengembang harus memberi jaminan ke bank sebesar Rp90 miliar. Jaminannya bisa berupa letter of credit, deposito, bank garansi yang ditempatkan di escrow account bank. Dana ini dapat ditarik kalau propertinya sudah selesai dibangun.

Hyronimus Yohanes, GM Marketing PT Hasana Damai Putra, pengembang Kota Harapan Indah (2.200 ha), Bekasi, Jawa Barat, menduga BI mau membatasi ruang gerak pengembang tidak bonafid dan tidak memegang komitmen. Pengembang tidak dapat lagi lari dari tanggung jawab karena uangnya akan tertahan di bank. Pengembang juga berusaha membangun sesuai skedul. “Kalau tertunda uang jaminannya tidak dapat segera dicairkan, jadi konsumen lebih terjamin karena rumahnya diserahkan sesuai yang dijanjikan,” katanya.

Selain itu konsumen akan mendapatkan harga properti yang lebih wajar dan tidak melonjak-lonjak. Sebab, dengan PBI ini pengembang tidak leluasa lagi menaikkan harga karena bank akan melakukan penilaian terhadap properti yang dibiayai. Penilaian harus benar, kalau tidak BI bisa memberikan sanksi karena bank dianggap melakukan pelanggaran (Pasal 21 dan 22 PBI). Penilaian terhadap agunan dilakukan tim intern bank bila nilai seluruh kredit pada satu proyek mencapai Rp5 miliar, di atas Rp5 miliar penilainya tim independen.

Menurut seorang pengembang, praktek yang selama ini berjalan bank tidak melakukan penilaian atau penilaiannya hanya formalitas. Berapa pun harga yang ditetapkan pengembang bank akan membiayai. Padahal harga tersebut tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Sebab, pengembang secara rutin menaikkan harga, misalnya per tiga bulan atau setiap terjual 50 unit, agar pembeli sebelumnya merasa untung.

Praktek ini terjadi karena konsumen rumah menengah atas, apartemen, dan ruko di pusat-pusat pertumbuhan baru mayoritas investor. Kalau harganya tidak naik mereka kapok sehingga tidak mau membeli lagi. “Sekarang kita jadi serba repot karena properti sudah terlanjur jadi instrumen investasi,” katanya.

Pengawasan ketat dari BI terhadap KPR inden ini juga punya dampak terhadap konsumen. Pembeli harus menyiapkan uang muka alias depe lebih besar. Ini terjadi kalau bank menilai agunan lebih rendah dari harga jual developer. Ini kemungkinan terbesar karena jarang ada bank menilai lebih tinggi dari harga pengembang. Misalnya harganya satu miliar oleh bank hanya dinilai Rp800 juta. Depe yang seharusnya Rp300 juta (30%) menjadi Rp440 juta.

Konsumen juga harus menyiapkan biaya BPHTB, PPN, proses KPR yang besarnya masing-masing 5 persen, 10 persen, dan sekitar 6 persen dari nilai kredit.  Ada sebagian pengembang yang memasukkan biaya-biaya itu ke komponen harga rumah sehingga ikut dibiayai bank. Pengembang menyebut harganya sudah all in atau konsumen tidak perlu keluar biaya lagi. “Praktek seperti ini mungkin tidak bisa lagi, bank akan menilai dengan benar, mereka pasti hati-hati karena kalau melanggar akan dikenakan denda  oleh BI,” imbuhnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments