Tuesday, July 16, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedPembangunan Rumah Murah di Papua Alami Kendala - Housing-Estate.com - Portal Berita...

Pembangunan Rumah Murah di Papua Alami Kendala – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi yang berbeda-beda menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan perumahan. Letak geografis dan kesiapan infrastruktur kerap menjadi kendala di lapangan. Menurut Ketua REI Papua, Maria Nelly Suryana, cukup banyak kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pembangunan sejuta rumah di Papua.

Ilustrasi

Ilustrasi

“Yang paling berat adalah soal listrik, PLN membatasi sambungan baru untuk rumah-rumah murah yang dibangun pengembang. Kalau nggak ada listrik mana ada yang mau beli rumahnya,” ujarnya kepada housing-estate.com, di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Maria, PLN beralasan pembatasan sambungan itu karena kuota subsidi BBM untuk bahan bakar listrik di Papua dikurangi pusat. Ia menyebutkan kondisinya masih lebih baik beberapa tahun lalu. Saat itu sambungan listrik lebih terjamin, bahkan PLN juga menyediakan jaringannya hingga ke dalam perumahan.

“Kalau sekarang sudah kuota dibatasi, jaringan ke dalam juga harus kita yang sediakan. Makanya progres sejuta rumah kita lambat, dari target membangun sebanyak 2.200 unit baru 600 unit yang sudah akad. Padahal beberapa kota seperti Sentani, Jayapura, Merauke, Wamena, Timika, dan Biak, kebutuhan rumahnya cukup tinggi,” imbuhnya.

Permasalahan lain terkait Peraturann Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 25 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Secara umum peraturan itu di Papua tidak bisa diterapkan sehingga Pemda  berinisiatif memberlakukan Perda lama. Perda tersebut memberatkan pengembang karena lebar jalan yang dibangun minimal delapan meter sehingga tidak cocok untuk rumah murah.

Pengembang juga mengalami kesulitan dengan kebijakan bank. BTN sebagai penyalur utama KPR menengah bawah dan rumah bersubsidi (KPR FLPP) minta ada collective payroll di bank bersangkutan. Selain itu BTN juga memberlakukan uang muka 1 persen. “Ini susah karena Pemda juga mensyaratkan harus pakai Bank Papua. Uang muka dan biaya lain-lain termasuk pajak juga memberatkan konsumen,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments