Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah dan DPR RI sepakat memberi pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tahun 2017 sebesar Rp101,4 triliun. Jumlahnya turun sekitar Rp4 triliun dari alokasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera)
Menurut Menpupera Basuki Hadimuljono, anggaran tahun 2017 akan dibagi ke dalam 11 unit kerja. Untuk perumahan mendapat jatah Rp8,2 triliun. Tiga direktorat mendapat alokasi paling besar, yaitu Ditjen Bina Marga (Rp41,4 triliun) disusul Ditjen Sumber Daya Air (Rp33,4 triliun), dan Ditjen Cipta Karya (Rp15,9 triliun). Selebihnya untuk Balitbang (Rp632 miliar), Bina Konstruksi (Rp330 miliar), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rp263 miliar), dan Pengembangan SDM (Rp478 miliar).
“Anggaran untuk perumahan di Ditjen Penyediaan Perumahan anggarannya mencapai Rp8 triliun sementara Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp240 miliar. Selanjutnya kami akan mempersiapkan alokasi program kegiatan dan melihat program-program mana saja yang sudah diakomodasi dan mana yang belum,” ujarnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Senin (25/10).
Basuki menyebutkan program kerja kementeriannya tetap fokus pada pengembangan infrastruktur untuk konektivitas jalan, ketahanan pangan, banjir, dan tentunya perumahan. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alokasinya sebanyak 13.466 pembangunan rumah khusus, 110 ribu unit pembangunan rumah swadaya, FLPP 120 ribu unit, prasarana dan sarana umum (PSU) untuk 14 ribu unit, serta subsidi selisih bunga (SSB) 225 ribu unit.
“Ini di luar bidang pengembangan pembangunan pemukiman yaitu penyelesaian 9 sistem penyediaan air minum, revitalisasi kawasan perkotaan di 40 kawasan, pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh seluas 1.107 ha, pengolahan air limbah untuk lebih dari 890 ribu KK, penanganan persampahan untuk lebih 2,6 juta KK, juga pembangunan infrastruktur drainase seluas 433 ha,” pungkasnya.
