Saturday, July 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedDPR Tolak Kemayoran Untuk Hunian Rakyat Kelas Bawah - Housing-Estate.com - Portal...

DPR Tolak Kemayoran Untuk Hunian Rakyat Kelas Bawah – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Pembangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, semakin tidak  jelas dan terancam batal karena mendapatkan penolakan dari DPR. Proyek seluas 11,5 ha ini menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan digunakan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta setelah sebelumnya digunakan untuk penginapan atlet Asian Games tahun 2018. Indonesia jadi tuan rumah Asian Games 2018 dan rencananya akan membangun wisma atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, yg tanahnya milik negara.

Ilustrasi

Ilustrasi

“DPR ini aneh, nggak mau Kemayoran jadi huniannya orang miskin tapi maunya Kemayoran ini untuk bangunan komersial. Rencananya di sini mau kita bangun 7.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dengan penolakan ini artinya ada puluhan ribu KK yang nggak bisa dapat hunian,” ujarnya di Balaikota, Jumat (4/12).

Hal ini menjadi berbeda dengan instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan agar tidak ada lagi kawasan kumuh di Jakarta. Sementara untuk merevitalisasi kawasan kumuh dibutuhkan banyak hunian vertikal berupa rusunawa untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh.

Ahok juga berencana akan mengubah lapangan golf yang ada di Kemayoran menjadi ruang terbuka hijau (RTH) plus lapangan sepak bola sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai gambarannya, untuk lapangan golf yang sangat luas hanya bisa digunakan oleh 30 orang sementara di lokasi tersebut bisa digunakan untuk 10 lapangan bola sehingga ratusan orang bisa menggunakan fasilitas tersebut.

“Untuk menghapus kawasan kumuh itu butuh rusun yang banyak, butuh landbank. Orang yang tinggal di Jakarta tanpa punya fasilitas MCK itu ada 30 ibu-40 ribu orang. Padahal pembangunan Rusunawa Kemayoran ini nggak pakai APBN tapi APBD, makanya aneh kalau DPR menolak,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments