Housing-Estate.com, Jakarta – Kredit pemilikan rumah (KPR) sampai sekarang belum dapat menjangkau beragam segmen masyarakat. Skema kredit ini hanya melayani para pekerja formal, kalangan pekerja informal belum bisa mengakses. Padahal kalangan pekerja informal jumlahnya disinyalir sekitar 60 persen dari total angkatan kerja. Sistem perbankan tidak bisa mengakomodir mereka karena tidak punya gaji tetap bulanan atau slip gaji sehingga diragukan kemampuannya membayar angsuran. Padahal asumsi itu tidak sepenuhnya benar karena banyak di antara mereka punya kemampuan membayar cicilan bulanan.
Ilustrasi
Untuk mengakomodir para pekerja informal itu Bank BTN berinisiatif menyalurkan KPR kepada mereka. Menurut Direktur Bank BTN Mansyur Nasution, untuk menyalurkan KPR kepada pekerja informal ini Bank BTN menganggarkan Rp250 miliar yang disalurkan ke cabang-cabang BTN di Jakarta, Bekasi, dan Bogor.
“KPR informal yang kami salurkan ini untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), jadi yang dapat menerima penghasilannya maksimal Rp4 juta dan untuk pembiayaan rumah pertama. Ini pilot project, makanya hanya di tiga lokasi dulu, kalau sukses nanti kita kloning untuk nasional,” ujar Mansyur kepada housing-estate.com di ajang Indonesia Property Expo 2016, akhir pekan lalu.
Mansyur menjelaskan pihaknya sudah punya standar baku yang harus dipenuhi sehingga penyalurannya tetap hati-hati dan aman. BTN sebelumnya selama enam bulan Para calon nasabah KPR dari kalangan pekerja informal ini selama enam bulan dipantau dan dievaluasi catatan dan tren tabungannya. Berdasarkan tabungan tersebut Bank BTN memberikan batasan plafon kredit yang disalurkannya.
Mereka juga diminta mengendapkan sejumlah dana dalam tabungan yang cukup untuk membayar beberapa bulan angsuran. Ini untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran angsuran dananya sudah tersedia. Skema KPR untuk pekerja informal sudah diberikan kepada lima orang yang akad kreditnya dilaksanakan pada acara Indonesia Property Expo 2016 di JCC Jakarta. Kelima orang dari kalangan pekerja informal terdiri atas pemilik salon rumahan, pedagang kain, pedagang pasar tradisional, warung nasi, dan warung kelontong. Plafon kredit yang diberikan Rp108 – 137 juta.
“Sementara ini KPR informal untuk program FLPP dulu yang kami salurkan, kami masih pelajari untuk KPR yang komersial. Nanti bisa saja diberikan dengan uang muka dan pengenaan bunga yang lebih tinggi, akan kita evaluasi dulu dari pilot project ini,” imbuhnya.
