Thursday, June 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedBanyak Hunian Bersubsidi Diubah Jadi Komersial, Mengapa? - Housing-Estate.com - Portal Berita...

Banyak Hunian Bersubsidi Diubah Jadi Komersial, Mengapa? – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Kalangan pengembang pada prinsipnya mendukung program pembangunan hunian murah baik rumah tapak maupun ruman susun murah. Mereka mengaku senang berjualan rumah murah karena permintaannya besar. Tapi yang menjadi masalah klasik adalah keluhan pengembang soal ketersediaan lahan dan dukungan regulasi.

Menara Latumenten

Menara Latumenten

“Mau konsep hunian berimbang, program rumah murah, program seribu tower rumah susun (rusun), pengembang pasti mendukung dan selama ini juga yang berbuat siapa lagi kalau bukan kita. Tapi pengusaha tidak akan membangun kalau rugi, jadi pemerintah sebagai regulator  harus bisa memahami hal ini,” ujar Sekjen Realestat Indonesia (REI) Hari Raharta Sudradjat,  kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (31/10).

Problem pembangunan rumah susun murah tambah rumit. Selain sulit mencari tanah murah di perkotaan harga bangunan juga makin mahal. Dulu masih dimungkinkan membangun rusun dengan harga Rp3,7 juta/m2, sekarang biayanya di atas Rp5 juta/m2 di luar tanah. Soal luas unit rumah susun juga perlu kejelasan, apakah boleh tipe 18, 21, atau 36 m2. Semuanya itu terkait dengan harga produksi dan patokan harga penjualan.

Ketidakjelasan soal ini membuat banyak pengembang mengubah konsep produknya dari rusun bersubsidi menjadi komersial. Mereka khawatir kalau ukurannya tidak sesuai dengan patokan konsumen tidak mendapat pembebasan PPN.  Masalahnya bisa menjadi rumit karena pengembang terlanjur memasarkan produknya sebagai rumah susun subsidi yang mendapat fasilitas pembebasan PPN. Karena itu pengembang memilih memasarkan sebagai rusun komersial karena konsumen sudah tahu sejak awal ada PPN.

“Kita mau jual harga subsidi, tapi hitungannya bikin rugi makanya kita ubah komersial sehingga konsumen dikenakan PPN dan biaya-biaya lainnya. Ini belum soal perizinan, karena itu  pemerintah harus paham ini agar program perumahan bisa berjalan dan bisnis pengembang berkelanjutan,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments