Housing-Estate.com, Jakarta – Penambahan taman dan ruang terbuka hijau yang digalakkan Pemprov DKI Jakarta layak diapresiasi. Untuk mempercepat program tersebut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajak kalangan swasta berpartisipasi dengan menyalurkan dana CSR-nya untuk pembangunan taman. Salah satunya Taman Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dibangun di lahan bekas lokalisasi Kalijodo.
Taman seluas 1,5 ha itu dibangun dengan dukungan dana CSR Agung Podomoro Land (APL). Hingga bulan Maret 2016 pembangunan taman tersebut tidak menunjukkan keganjilan apa pun. Tapi sejak KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menangkap M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Ariesman Widjaja, Presdir APL, pada Kamis malam (31/3), pembangunan Taman Kalijodo mulai dipertanyakan. Sanusi ditangkap KPK setelah menerima suap Rp1,1 miliar dari APL terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantura yang lebih dikenal Raperda Reklamasi.
“Taman Kalijodo dibangun dari CSR proyek reklamasi Agung Podomoro Land. Anggarannya Rp20 miliar dari kompensasi reklamasi, Pemprov DKI berani tidak menghentikan proyek ini,” ujar Nirwono Joga, Koordinator Peta Hijau Jakarta, kepada housing-estate.com di Jakarta, Minggu (3/4).
Taman Kalijodo dibangun di lahan bekas lokalisasi yang digusur Pemprov DKI beberapa bulan lalu. Taman tersebut rencananya akan dilengkapi gerbang masuk, amphitheater, jalur pedestrian, area tempat duduk (bangku taman), area futsal, skateboard park, forest sculpture, dan mushola. Nirwono menyatakan sejak awal proyek reklamasi sarat dengan kolusi. Ini berlanjut hingga pembahasan Raperda.
Selain membatalkan Taman Kalijodo Nirwono juga mendesak Pemprov DKI melakukan moratorium reklamasi. Sebelum dilanjutkan dilakukan dulu kajian lebih mendalam. Kajian tersebut mencakup aspek lingkungan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir.
