Housing-Estate.com, Jakarta – Bank BNI sangat optimis tahun ini kondisi sektor properti jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pelonggaran loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia (BI) diprediksi bakal menggairahkan pasar properti. Relaksasi ini dikeluarkan akhir Agustus 2016, tapi karena di pengujung tahun dan tidak bisa diimplementasikan langsung di lapangan sehingga dampaknya belum terasa. Tahun ini kondisinya lebih siap dan pengembang juga optimis lebih baik ditandai banyaknya peluncuran produk baru.
“Kita sangat optimis target kita tercapai, tahun ini target penyaluran KPR BNI sebesar Rp12,5 triliun. Tahun 2016 nett booking KPR kita Rp9,06 triliun,” ujar Hermita, GM Divisi Manajemen Produk Konsumer BNI, kepada housing-estate.com di Jakarta, pekan lalu.
Optimisme itu juga didasari kesiapan bank pelat merah itu dalam menggarap potensi pasar yang terbuka. BNI sudah menjalin kerjasama dengan sekitar 1.000 pengembang termasuk dengan seluruh pengembang besar nasional dan pengembang terkemuka di setiap daerah. Dari sisi konsumen BNI banyak menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, seperti Pemkab/Pemkot, TNI, dan Polri. Dengan instansi pemerintah itu inisiasinya dari mereka untuk mendapatkan dukungan KPR. Saat ini Pemda dan Polri bersemangat melaksanakan program perumahan karena menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pimpinan daerah. Kesiapan uang muka (DP) yang kerap menjadi kendala pegawai rendahan untuk membeli rumah dapat teratasi dengan adanya bantuan uang muka dari Bapertarum PNS dan BPJS Ketenagakerjaan (TK).
Hermita mengatakan, produk KPR yang ditawarkan juga sangat menarik dengan bunga 8,4 persen (fixed 5 tahun). Setelah 5 tahun berlaku bunga pasar yang saat ini besarnya 13-13,5 persen. KPR bunga rendah itu dapat digunakan untuk membeli semua jenis properti, semua pengembang baik properti baru maupun seken. Sebagian besar rumah yang dibiayai BNI harganya Rp300-500 jutaan, selain rumah subsidi dan menengah atas dalam jumlah lebih terbatas.
Untuk instansi-instansi tertentu yang bermitra bunganya bisa lebih rendah. BPJS TK, misalnya, minta bunga lebih rendah untuk anggotanya. BNI dapat memenuhi permintaan itu dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Khusus konsumen yang payroll-nya di BNI mereka dibebaskan dari biaya provisi dan administrasi. Sementara nasabah non payroll tapi membeli di perumahan yang kerjasama provisinya 0,5 persen dari yang seharusnya 1 persen.
