Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah daerah kerap dituding menjadi penyebab lambannya penyerapan program sejuta rumah. Mereka dinilai suka menghambat terutama dari aspek perizinan. Tapi tidak demikian dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, Jawa Tengah. Pemerintahan di kota berhawa sejuk ini sangat mendukung masyarakat khususnya pegawai negeri sipil (PNS) untuk memiliki rumah.
Ilustrasi
Bentuk dukungan itu diwujudkan dengan kerelaan Pemkot membantu menyediakan lahan miliknya untuk perumahan PNS. Dengan dukungan ini harga jual rumahnya menjadi lebih murah. “Kami sudah mengembangkan dua perumahan untuk PNS yang dibangun di atas lahan milik Pemkot, yaitu di Perumahan Prajamukti dan Prajamulya di Sidomukti dan Argomulyo, total ada 745 unit rumah,” ujar Walikota Salatiga Yuliyanto, pada acara Sosialisasi Bersama Percepatan Penyaluran Penempatan Rumah PNS di Salatiga, Senin (23/11).
Disediakannya tanah oleh Pemkot ditambah dukungan dana dari anggaran pemerintah pusat membuat harga rumah tipe 36 m2 dapat ditekan hanya Rp83 juta. Kondisi rumahnya cukup baik sehingga peminatnya banyak. Yulianto berharap program seperti ini bisa ditiru dan diterapkan di kawasan lain agar rumah yang dibangun lebih terjangkau PNS dan masyarakat umum.
“Minat PNS untuk memiliki rumah sangat tinggi bahkan saat ini ada waiting list sebanyak 700 PNS. Kalau kita proaktif, (semua pihak) Pemkot, PNS, dan masyarakat, bisa sesegera mungkin memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
