Program Sejuta Rumah Harus Dipaksakan

Housing-Estate.com, Jakarta – Masalah yang membelit sektor perumahan rakyat kita sejak zaman dulu hingga saat ini belum banyak berubah, yaitu lahan, pembiayaan, dan perizinan. Karena itu menurut Sofyan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), program sejuta rumah yang diinisiasi oleh JK harus dipaksakan.

Ilustrasi : Rumah sederhana

“Kalau kita terus mengungkit-ungkit persoalan yang ada nggak akan selesai persoalan perumahan kita dan ini bisa menjadi masalah sosial yang berbahaya. Kalau rakyat miskin nggak dikasih akses ke perumahan, kesenjangan semakin tinggi, bisa didemo pemerintahnya. Jadi kita kerjakan saja dulu sejuta rumah ini sambil kita perbaiki mana saja yang jadi hambatan,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (17/4).

Sofyan tidak memasalahkan banyaknya suara yang menyangsikan pelaksanaan program sejuta rumah. Yang paling penting pemerintah sudah berani memulai program penting ini. Ia memprediksi kalau program ini sekarang mulai dikerjakan paling tidak  akan terbangun 700 ribu unit.  Kendati di bawah target  tidak  masalah yang penting sudah dimulai dan kekurangannya dikejar tahun berikutnya. “Ini kan masih tahun pertama pemerintahan Jokowi, kita punya success story yang bisa dilanjutkan, kalau tidak dimulai kapan kita belajarnya,” imbuhnya.

Sofyan menyebutkan, terkait pembiayaan program sejuta rumah pemerintah sudah membahas dipimpin langsung Presiden Jokowi.  Salah satu sumber pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 30 persen. Saat ini  BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sebesar Rp187 triliun. “Sekali lagi, sejuta rumah ini harus diwujudkan supaya rakyat kecil merasakan dampak pembangunan. Kalau mau pencitraan di tempat lain saja jangan di perumahan, sektor ini terlalu penting untuk dijadikan pencitraan,” tandasnya.