Saturday, September 23, 2023
Google search engine
HomeUncategorizedPerlu One Map Policy di Bidang Pertanahan - Housing-Estate.com - Portal Berita...

Perlu One Map Policy di Bidang Pertanahan – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Lemahnya data di bidang pertanahan menjadi salah satu sebab banyaknya perselisihan pertanahan. Karena itu, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, untuk mencegah konflik dan menjamin kepastian legalitas status tanah harus ditetapkan dalam kebijakan satu peta (one map policy).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan

“Banyaknya konflik pertanahan yang terjadi disebabkan pengadministrasian yang dilakukan banyak ketidakselarasan. Misalnya suatu wilayah disebut sebagai kawasan hutan, tapi aktualnya sudah berkembang menjadi kawasan pemukiman. Setiap pihak bisa mengklaim peruntukan yang berbeda-beda sehingga menjadi kacau,” ujarnya di Jakarta pekan ini.

Ferry mengatakan, penerapan one map policy akan mencegah berulangnya konflik pertanahan. Harus ada peta bersama yang menjelaskan fungsi dan peruntukan setiap kaveling tanah. Kalau ini dapat diwujudkan yang dapat manfaat masyarakat, hak-hak tanah di pedesaan yang selama ini terabaikan akan lebih terjamin.

“Kendati demikian dalam mengelola pertanahan kita tidak hanya mengedepankan aspek legal, tapi juga harus dilihat aspek kemanfaatan dan kegunaannya. Apabila ada hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) yang ditelantarkan atau tidak sesuai fungsinya, haknya akan kami cabut,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments