Wednesday, May 22, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedPemerintah Menjamin Dana Tapera Digunakan Sesuai Tujuan - Housing-Estate.com - Portal Berita...

Pemerintah Menjamin Dana Tapera Digunakan Sesuai Tujuan – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah menjamin dana Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang dikumpulkan dari iuran pekerja akan digunakan sesuai tujuan. Publik tidak perlu khawatir karena pemanfaatan dana Tapera sudah diatur dalam UU Tapera sehingga pengelola tidak dapat menggunakan untuk kepentingan non perumahan, misalnya diinvestasikan untuk tujuan komersial lain.
div class =”img-center”;>

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurut Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Baby Setiawati Dipokusumo, sesuai undang-undang dana Tapera akan dijadikan sumber dana murah untuk pembangunan perumahan khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Itu sudah diatur di Pasal 21, pemupukan dana Tapera hanya bisa di deposito, surat utang pemerintah pusat atau daerah, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, atau bentuk investasi  lain yang aman. Jadi dana Tapera ini tidak bisa digunakan sembarangan dan itu semua akan diatur oleh Badan Pekerja (BP) Tapera yang akan dibentuk kemudian dengan diawasi oleh Komite Tapera,” ujar Baby kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (14/3).

Selain itu, lanjut Baby, dana Tapera dapat dikembangkan dengan menggunakan prinsip konvensional dan syariah. Seluruh ketentuan itu tengah digodok untuk nantinya dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Saat masih dalam bentuk draft pembahasan RUU Tapera berjalan cukup alot. Bahkan sampai sekarang kendati UU-nya sudah disyahkan DPR kalangan dunia usaha masih menolak pemberlakukan Tapera.

Dalam draft awal sebanyak 30 dana Tapera akan dialokasikan untuk pembelian lahan. Tapi setelah melalui perdebatan cukup panjang di parlemen pasal tentang hal ini diurungkan. Alasan penghapusan ketentuan ini karena UU  tidak boleh terlalu kaku yang akan menyulitkan pelaksanaannya. “Makanya hal ini akan diatur lebih lanjut di dalam PP. Kita menyadari pentingnya Tapera,  memang ada kerawanan tapi itu sudah  dijaga dengan pasal-pasal dan nanti (akan diatur lebih detil) di PP,” imbuhnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments