Saturday, April 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedPajak Berdasar NPOP Untungkan Konsumen Properti

Pajak Berdasar NPOP Untungkan Konsumen Properti

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Keluhan developer mengenai penghitungan pajak menggunakan nilai perolehan objek pajak (NPOP) ditanggapi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda. Menurut Dispenda, regulasi itu justru memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual rumah. Selain itu perhitungan pajak berdasar NPOP juga  meminimalkan kemungkinan penyimpangan.

“Diskon yang dikeluarkan developer tidak kami hitung pajak. Asalkan, pengusaha menyertakan keterangan mengenai perbedaan harga transaksi dan daftar harga mereka,” jelas Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan Dispenda Samarinda Aji Danny, di Samarinda Selasa (27/1).

Garden Hills Samarinda

Ilustrasi

Ia menjelaskan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dihitung berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak) terlebih dahulu. Jika harga transaksi di atas NJOP, maka pajak dihitung berdasarkan NPOP. Jika transaksi di bawah NJOP, maka pajak dihitung berdasarkan NJOP.

Pada umumnya nilai transaksi di kalangan developer jauh di atas NJOP, sehingga penghitungan berdasarkan NPOP. “Menghitung BPHTB dengan NPOP meminimalisasi adanya kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan pengusaha. Seperti mematok harga jual yang terlalu tinggi. Sehingga setelah dihitung (BPHTB dengan NPOP) harga jual justru lebih bersahabat dengan rakyat,” jelas Aji.

Penetapan BPHTB dengan NPOP menyebabkan pengusaha enggan mematok harga terlalu tinggi karena akan membebani konsumen. Apalagi, umumnya developer ingin memanjakan konsumen dengan berbagai kemudahan. Seperti mempermudah administrasi dengan menanggung semua pajak transaksi.  Otomatis, jika harga terlalu tinggi akan membuat mereka membayar mahal BPHTB.

“Saya kira hal ini tidak akan merugikan developer. Asalkan, developer cermat menghitung harganya dan tidak malas menyertakan keterangan alasan perbedaan harga antara brosur dan transaksi. Jadi intinya, kalau transparan tidak perlu khawatir,” tukasnya.

Sebelumnya, organisasi Realestate Indonesia (REI) Kalimantan Timur mengeluhkan cara pemerintah menghitung pajak. Ketua REI Kaltim Arief Rahman Hasyim mengatakan, ketentuan baru mengenai NJOP belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. Jika NJOP menjadi patokan transaksi, harga rumah lebih mudah disesuaikan.

Sumber: Kaltim Post Online

Lihat tampilan baru di housingestate.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments