Sunday, July 14, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedMempercepat Program Perumahan Melalui Co Benefit

Mempercepat Program Perumahan Melalui Co Benefit

Housing-Estate.com, Jakarta – Setelah 70 tahun merdeka, negara kita masih belum bisa mewujudkan perumahan yang layak untuk setiap warganya. Rupa-rupa program telah diluncurkan dan terakhir adalah program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Aprli 2015 lalu. Menurut Kepala Pusat Kajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Universitas Gadjah Mada (Pusperkim UGM) Budi Prayitno, salah satu cara untuk mengurai kerumitan masalah perumahan di Indonesia bisa menggunakan pendekatan pemberdayaan kemitraan dengan konsep co benefit. Metode ini dapat meningkatkan pasokan dan memampukan akses terhadap sumber daya perumahan.

perumahan murah

Ilustrasi

“Dengan konsep co benefit ini setiap stakeholder mendapatkan keuntungan dari aksi penyelenggaraan perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat yang disasar dengan program ini,” ujarnya saat menjadi pembicara di seminar perumahan dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Jakarta, pekan ini.

Untuk mewujudkan ini perlu dikaji dan didiagnosa data mengenai penyebaran backlog perumahan dan penyebaran kebutuhan perumahan di setiap daerah. Data ini bisa disediakan oleh pemerintah daerah maupun pengembang yang kemudian disusun menjadi housing needs assasment (HNA) untuk mengakomodir kebutuhan perumahan di berbagai daerah Indonesia.

“Nantinya HNA ini menjadi rekomendasi kebijakan penyediaan perumahan yang sesuai denagn tingkat affordable dan available perumahan. Untuk itu dibutuhkan political will yang sangat kuat khususnya di daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan yang saat ini kurang didukung dengan data sistemik soal kapasitas, pasokan, tingkat keterjangkauan, sumber daya perumahan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Karena pemukiman sudah menjadi hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum di undang-undang dasar, untuk itu menurut Budi negara tidak bisa melepaskan rumah maupun tanah ke mekanisme pasar maupun ke sistem swadaya. Negara seharusnya menyiapkan kepranataan yang kondusif untuk menjamin hak bermukim bagi setiap golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Karena itu setiap kebijakan penyelenggaraan perumahan tidak terkendala pada konflik regulasi. Misalnya beberapa aturan perundangan terkait pemenuhan hunian masih tidak sinkron bahkan bertolak belakang dengan undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman maupun undang-undang mengenai rumah susun.

“Kalau data mengenai HNA sudah ada, pelaksanaannya dengan sistem co benefit sehingga semua pihak akan lebih mudah untuk bergerak. Dengan begitu tentu harapannya program pembangunan sejuta rumah ini bisa lebih cepat terwujud,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments