Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah dan DPR terus mematangkan rancangan undang-undang tabungan perumahan rakyat (RUU Tapera). Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera, Mukhamad Misbakhun, pembahasan mengenai RUU Tapera sudah memasuki tahap akhir sehingga tidak lama lagi akan selesai.
Ilustrasi
“Begitu pentingnya UU Tapera ini dan manfaatnya akan sangat besar bagi rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ditargetkan paling lama bulan Maret ini sudah berlaku dan ini akan menjadi UU pertama yang diselesaikan oleh DPR pada tahun ini,” ujarnya saat pembahasan RUU Tapera bersama pemerintah di Gedung DPR Jakarta, Rabu 13/1).
Mengenai besaran iuran Tapera ditetapkan 3 persen dari penghasilan. Jumlah tersebut 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja atau perusahaan. Pemerintah juga sudah menyampaikan sekitar 513 daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU ini untuk dibahas bersama.
“Kita sudah menyetujui sebanyak 368 DIM tetap dan ada masukan lagi dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan kunjungan kerja kami ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Ini yang terus dibahas dengan tim perumus dan akan diselesaikan hari ini juga agar UU ini bisa segera berlaku,” pungkasnya.
