Saturday, April 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedMakin Sederhana, Developer Cukup Urus 8 Perizinan

Makin Sederhana, Developer Cukup Urus 8 Perizinan

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Keluhan pengembang soal panjang dan berbelitnya perizinan perumahan tampaknya didengarkan pemerintah. Menurut Agung Mulyana, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah berencana memangkas rantai perizinan dari 42 perizinan menjadi delapan.

Kesediaan pemerintah menyederhanakan rantai perizinan ini terkait dengan program pemerintah untuk membangun satu juta rumah setiap tahun. “Harus diakui selama ini perizinan di sektor ini bisa molor-mungkret, artinya bisa cepat hanya beberapa minggu tapi juga bisa lama hingga tahunan. Yang lalu kita tutup buku, yang sekarang kita benahi dengan semangat untuk menggolkan program sejuta rumah,” ujar Agung kepada housing-estate.com di Jakarta, Rabu (4/2).

Rumah sederhana

Ilustrasi

Kedelapan perizinan yang masih harus diurus oleh pengembang terdiri dari izin lingkungan, rencana umum tata ruang (RUTR), izin pemanfaatan lahan dan pengeringan lahan khusus untuk lahan bekas sawah, izin prinsip, izin lokasi, SPPL/amdal, dan site plan.  Menurut Agung, sempat ada keinginan  untuk lebih meringkas lagi menjadi empat perizinan, tapi yang kemudian ditetapkan delapan perizinan.

“Kami di kementerian sudah melakukan inventarisasi untuk jenis-jenis perizinannya, untuk itu kami juga sudah minta masukan dari kalangan pengembang, mereka maunya seperti apa, supaya nanti kita telaah lagi dan dirumuskan menjadi aturan yang baku untuk mempercepat pelaksanaan program sejuta rumah di lapangan,” imbuhnya.

Agung mengaku Kemendagri terus melakukan komunikasi secara intens dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini sudah dibuat draft awal kesepahaman bersama (MOU) dengan  tujuan mempercepat realisasi pembangunan sejuta rumah.

Program ini menjadi prioritas karena kebutuhan rumah sangat besar.  Salah satunya PNS, di seluruh Indonesia yang terdiri atas 452 kabupaten, kota, dan provinsi, jumlahnya sekitar lima juta orang.  PNS di DKI Jakarta saja jumlahnya 10 ribu. Belum termasuk karyawan swasta, pekerja pabrik, dan lain-lain. “Jadi, kebutuhan perumahan sangat besar. Tapi ini masih on the paper, nantinya akan lebih dirinci lagi berapa alokasi dari sejuta rumah itu di masing-masing daerah,” tandasnya.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments