Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah mulai merealisasikan janjinya untuk memangkas rantai perizinan yang cukup panjang dan berbelit. Secara bertahap pemerintah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kantor kementrian dan lembaga pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat merupakan lembaga pertama yang menerapkan PTSP pada 26 Januari 2015. Menurut Yuliot, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, saat ini sudah ada 22 kementrian dan lembaga yang menerapkan system ini.
Ilustrasi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN termasuk yang menerapkan PTSP. Yuliot menjelaskan, Kemenpupera menangani tujuh jenis izin, sedangkan Kementrian Agraria/BPN satu izin. Menurut Yuliot, sampai saat ini sudah ada 11 perizinan yang sudah online.
“Kesebelas izin itu adalah izin perinsip baru, prinsip perluasan, prinsip perubahan, usaha perubahan, izin kantor perwakilan asing, izin usaha, usaha perluasan, usaha penggabungan, fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, impor barang atau bahan, dan izin prinsip penggabungan,” ujarnya kepada housing-estate.com saat acara sosialisasi PTSP untuk perhubungan dan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (4/3).
Seluruh perizinan di PTSP dijanjikan selesai dalam tiga hingga tujuh hari kerja tergantung bentuk perizinannya. Untuk meningkatkan pelayanan sistem dan teknologi yang dipakai akan terus dikembangkan. Salah satunya dengan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara eletronik (SPIPISE).
Dengan SPIPISE seluruh proses perizinan bisa di-tracking dengan SOP yang jelas sehingga bisa diakses dari mana pun secara online dengan tetap menjamin kerahasiaan data perusahaannya. “Kami terus meningkatkan infrastruktur baik itu fisik bangunan, SDM, maupun sistem, kami terus perbaharui. Selain itu ada 77 orang petugas penghubung yang berasal dari 22 kementerian maupun lembaga yang siap melayani investor,” imbuhnya.
Dengan pelayanan perizinan yang lebih baik ini ditargetkan terjadi pertumbuhan investasi hingga 12,1 persen di tahun 2019. Tahun 2015 ini juga ditargetkan PTSP daerah akan beroperasi di 24 provinsi dengan 120 kota.
