Saturday, April 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedKemenpupera Minta Dana Tax Amnesty Untuk Infrastruktur

Kemenpupera Minta Dana Tax Amnesty Untuk Infrastruktur

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengusulkan agar sebagian dana hasil tax amnesty digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Tenaga Fungsional Bidang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM Kemenpupera Taufik Widjoyono, masih ada kebutuhan sebesar Rp93,73 triliun untuk pengembangan infrastruktur. Hingga tahun 2019 kebutuhan anggaran pengembangan infrastruktur sebesar Rp931 triliun, sementara anggaran dari APBN maksimal Rp628 triliun.

Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi

Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi

“Kita tahu ada dana dari program tax amnesty ini Rp234,2 triliun, kita mengusulkan sebesar Rp60,79 triliun untuk anggaran pembangunan infrastruktur Kemenpupera. Ini akan digunakan untuk SDA Rp10,45 triliun, Bina Marga Rp47,25 triliun, dan Cipta Karya Rp3,09 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/11).

Rincian anggaran yang diusulkan antara lain untuk merehabilitasi jaringan irigasi air dan tambak senilai Rp2,91 triliun, konservasi, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai senilai Rp5,48 triliun, pengelolaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air Rp1,84 triliun, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku Rp220 miliar. Di bidang Bina Marga usulannya Rp47,25 triliun untuk menyelesaikan ruas jalan perbatasan senilai Rp12,07 triliun, Trans Papua Rp5,33 triliun, ruas pantai selatan Jawa Rp2,15 triliun, penyediaan dan pembebasan lahan Rp27,39 triliun, dan pembangunan flyover di Jawa Tengah Rp310 miliar.

Sementara di bidang Cipta Karya dana Rp3,09 triliun akan digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) prioritas nasional dengan anggaran mencapai Rp1,24 triliun. Selain itu  juga akan digunakan untuk membiaya tol Trans Sumatera yang masih kurang sebesar Rp32,14 triliun dan pengembangan PDAM.

“Kita menunggu kebijakan Kementerian Keuangan dan Bappenas apakah bagian dari uang tebusan tax amnesty boleh digunakan untuk pengembangan infrastruktur atau tidak. Kalau kami berharap ini sebagian besar justru bisa dialokasikan untuk Kemenpupera guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian,” pungkas Taufik.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments