Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Jerman terkait program sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
“Jadi, Indonesia menjadi salah satu ‘pilot ptoject’ (proyek percontohan) dunia dan modal untuk (diterapkan) di negara-negara berkembang,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di sela-sela rapat dengan pihak Jerman di Jakarta, Selasa.
Bambang menyebutkan dalam proyek yang bernama “Nama-Sutri” itu melibatkan tiga kota sekunder, yakni Bogor, Batam, dan Manado.
Dia mengatakan alasan pemilihan tiga kota tersebut sebagai proyek percontohan untuk mengantisipasi permasalahan yang sudah ada di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya.
“Dilihat kota-kota sekunder dengan harapan agar kota-kota menengah ini tidak keburu mempunyai persoalan yang ‘complicated’ (rumit) seperti halnya kota-kota metropolitan,” katanya.
Dalam kerja sama tersebut, dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia mendapat bantuan senilai 18 juta euro dari Pemerintah Jerman dibantu juga oleh Pemerintah Inggris serta institusi lainnya yang terlibat dalam memformulasikan proyek percontohan tersebut.
Selain itu, lanjut Bambang, dibahas pula mengenai penggunaan bahan bakar dan infrastruktur, serta program-program lainnya seperti moda transportasi layakanya Transjakarta Busway, manajemen lalu lintas, area pejalan kaki, taman maupun jalur lari (jogging track).
“Semua itu akan diperlajari dan di-assess (dinilai) seberapa jauh program-program itu bisa memenuhi kaidah-kaidah transportasi berkelanjutan tadi,” katanya.
Bambang menjelaskan apabila ketiga kota tersebut memenuhi persyaratan, seperti halnya kota di negara lain, akan lebih mudah untuk mengakses dana yang murah yang dinamakan “sustainable urban transport fund”.
Dia mengatakan jangka waktu proyek tersebut kurang lebih satu tahun.
“Ini baru ‘appraisal’ dan ‘kick-off meeting’, jadi kalau sudah selesai tentu akan ada lanjutan, diharapkan memberikan kontribusi kira-kira mengenai gambaran karakteristik dan program apa yang bisa berhasil di negara berkembang” katanya.
Bambang juga mengatakan proyek tersebut juga dibiayai pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta.
“Diharapkan juga dari perusahaan bus-bus atau ‘real estate’ perumahan yang ingin sistem transportasinya ke arah sistem transportasi berkelanjutan,” katanya.
Selain dengan Kementerian Perhubungan, proyek percontohan tersebut juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Ant.
