Housing-Estate.com, Jakarta – Asosiasi pengembang yang tergabung di Real Estat Indonesia (REI) merayakan hari jadinya yang ke-43 tahun yang perayaannya dipusatkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, kembali menyuarakan agar pemerintah lebih mengupayakan singkronisasi kebijakannya di pusat dan daerah untuk memenuhi hak bermukim warga khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau singkronisasi regulasi antara pusat dan daerah ini bisa lebih baik, tujuan penciptaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman juga bisa semakin baik. Hingga saat ini, hak bermukim masyarakat masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah dengan masih tingginya angka backlog perumahan,” ujarnya saat acara gala dinner HUT REI di Pontianak, Sabtu (21/3).
Pengembang di Kalimantan Barat sendiri, lanjut Eddy, mengeluhkan larangan pemakaian lahan gambut untuk perumahan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun lalu. Hal ini berdampak pada kian beratnya masyarakat menjangkau perumahan selain pengembang masih dihadapi dengan kendala infrastruktur dan pembiayaan.
Ketua DPD REI Kalimantan Barat Sukiryanto menambahkan, permasalahan uang muka dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap (pekerja non formal) adalah kendala lain kian sulitnya masyarakat mengakses perumahan. “Permintaan rumah untuk MBR di Kalimantan Barat cukup tinggi, tapi mereka sulit mendapatkan KPR karena tidak bankable. Uang muka 1 persen juga hanya wacana karena sampai sekarang belum diberlakukan di sini,” imbuhnya.
Di tengah situasi yang seperti ini, REI menargetkan akan berkontribusi untuk pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah sebesar 217.725 rumah tapak dan 30.000 rumah susun untuk tahun 2015 ini.
