Friday, April 19, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedButuh Rp82,7 Triliun untuk Perumahan Rakyat - Housing-Estate.com - Portal Berita Properti...

Butuh Rp82,7 Triliun untuk Perumahan Rakyat – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Salah satu masalah perumahan yang tak kunjung terpecahkan adalah soal pembiayaan. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dibutuhkan dana Rp82,7 triliun untuk membangun 12,5 juta unit perumahan rakyat. Angka tersebut didasarkan pada data Susenas 2013, bahwa ada 12,5 juta rumah tangga belum punya rumah sendiri. Dengan asumsi harga rumahnya Rp88 juta per unit, dibutuhkan dana sebesar itu.

Jumlah rumah tangga yang belum punya rumah mayoritas (54 %) berada di perkotaan. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang terus meningkat membuat permintaan akan hunian juga meningkat. Masalahnya, kemampuan untuk membeli tunai masih rendah. “Kebutuhan dana itu sebenarnya hanya satu persen dari PDB, tapi kemampuan pemerintah memang terbatas,” ujar Bambang.

Bambang S. Brodjonegoro

Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro

Sebenarnya pemerintah sudah melakukan segala cara untuk mendapatkan dana, tapi upaya-upaya yang dilakukan selama ini belum memberi hasil efektif. Maklum, seperti disampaikan oleh Destri Damayanti, ekonom Bank Mandiri, selama ini pemerintah hanya bisa memberikan bantuan sebesar Rp15 triliun. “Selama ini justru pihak perbankan yang mendominasi pembiayaan perumahan, yaitu berkisar Rp50 – 60 triliun per tahun,” kata Destri.

Untuk memenuhi kebutuhan dana perumahan yang cukup besar itu pemerintah mendorong perbankan membuka pasar sekunder pembiayaan perumahan. Instrumennya, pada tahun 2005 pemerintah membentuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Perusahaan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan (multiplier) serta mengatasi kesenjangan jangka waktu (maturity mismatch). Pendeknya, SMF bertindak sebagai “pemberi dana”  bagi bank atau lembaga keuangan non bank yang mempunyai produk KPR.

Setelah menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) beragun KPR sebagai salah satu wujud sekuritisasi, sejak tahun lalu SMF juga memiliki produk EBA-Surat Partisipasi (EBA –SP). “Transformasi aset keuangan yang non likuid (KPR) menjadi aset likuid berupa efek yang diperdagangkan di pasar modal,” jelas Rahardjo Adisusanto, Direktur Utama PT SMF, tentang EBA-SP.

Produk sekuritisasi SMF melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) EBA, menurut Rahardjo, baru Bank BTN yang memanfaatkan dengan nilai sangat besar. Sepuluh bank lain yang sudah bekerja sama dengan SMF belum memanfaatkan. Karena itu, SMF berharap perbankan mau memanfaatkan produk EBA-SP ini dalam mencari dana murah berjangka panjang.

Tahun ini SMF menargetkan penerbitan sekuritisasi senilai Rp2 triliun. Rahardjo optimis target itu akan tercapai bahkan terlampaui, seperti tahun-tahun sebelumnya. BTN akan menjadi bank pertama yang memanfaatkan produk ini. “Kami akan melihat dulu kondisi likuiditas Bank BTN, untuk memastikan besaran sekuritisasi yang diterbitkan bertahap tersebut,” ujar Raharjo.  Selain itu, besaran nilai EBA-SP yang akan diterbitkan juga tergantung kondisi pasar dan tingkat bunga. Menurut Rahardjo, jika suku bunga tinggi selama semester pertama 2015, nilai EBA-SP yang diterbitkan hanya berkisar Rp500 miliar-1 triliun.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments