Wednesday, June 12, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedApersi Tentang Kepemilikan Properti Asing - Housing-Estate.com - Portal Berita Properti No....

Apersi Tentang Kepemilikan Properti Asing – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Wacana dibukanya kepemilikan properti untuk orang asing ditentang keras pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Dengan angka defisit perumahan yang sangat tinggi beleid itu dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan rumah rakyat.

Ilustrasi

Ilustrasi

“Di Indonesia masih ada 60 juta orang yang belum memiliki rumah. Kalau asing bisa beli di sini, silakan orang Indonesia seumur-umur ngontrak di negaranya sendiri. Status hak pakai yang diperpanjang nanti diutak-atik jadi hak milik, mereka akhirnya bisa beli lahan di pulau-pulau terluar yang membuat batas negara kita bergeser, ini bisa jadi bahaya nasional,” ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Apersi, saat diskusi mengenai properti asing di Jakarta, Jumat (10/7).

Bila dikaitkan dengan era globalisasi di mana seluruh negara sudah member kesempatan asing memiliki properti, menurut Eddy, harus dilihat dan disesuaikan dengan situasi masing-masing negara. Ia mencontohkan Singapura, di sana 80 persen warganya sudah dapat mengakses perumahan selain ada aturan yang ketat bagi orang asing dalam membeli properti.

Misalnya pajak untuk orang asing mencapai 18 persen sementara untuk warga lokal hanya 3 persen. Bila orang asing mau menjual propertinya sebelum satu tahun akan dikenakan pajak lagi 16 persen selain pajak-pajak lainnya yang berjenjang. Saat ini Singapura mulai mengerem penjualan properti kepada asing karena sejak aturan ini dibuka tahun 2004 masyarakat melakukan protes karena harga propertinya naik terlalu tinggi.

“Sementara kita mau memberlakukan pajak barang mewah (PPnBM) untuk properti asing 20 persen, artinya kita dengan orang asing pajaknya sama. Pendapat yang mengatakan properti asing itu bagus hanya omong kosong. Di Australia, Jepang, Cina, Malaysia, dan hampir di semua negara yang membolehkan asing beli properti, sekarang aturannya lagi ditinjau ulang,” imbuhnya.

Eddy minta agar dilakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1969. Dalam PP itu  orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia boleh membeli properti dengan status hak pakai 25 tahun. Ia ragu ada orang asing yang mau tinggal di Indonesia hingga lebih dari 25 tahun.  “Ini kebijakan besar semestinya dibuat kajian dulu. Orang asing paling lama kerja di negara lain lima tahun, jadi aturan 25 tahun itu sudah cukup. Saya menengarai hal seperti ini dihembuskan kalangan tertentu supaya kita bisa seperti di Singapura yang propertinya bisa untuk ajang money laundry,” tandasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments