Housing-Estate.com, Jakarta – Menyusul kebijakan pembebasan PPN untuk rumah sejahtera tapak, pemerintah memberlakukan kebijakan serupa untuk apartemen. Kebijakan baru ini berlaku untuk apartemen seharga Rp300 jutaan. Untuk rumah tapak bersubsidi penerima fasilitas bebas PPN harganya ditentukan Rp135 – 165 juta per unit.
Grand Dhika City Jatiwarna, memasarkan apartemen Rp300 jutaan di Jl Raya Hankam Bekasi.
“Untuk rumah sederhana tapak sudah bebas PPN tapi untuk hunian vertikal atau apartemen belum. Sekarang sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membebaskan PPN untuk apartemen seharga Rp8 – 10 juta/m2 atau apartemen seharga Rp300 jutaan,” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), saat memberikan sambutan pada acara HousingEstate Awards 2015, di The Atrium Sampoerna Strategic Square Jakarta, Kamis malam (10/12).
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Menurut Syarif, kemudahan ini diberikan karena selama ini kalangan pengembang menganggap tidak ada bedanya mengembangkan proyek komersial dengan rumah rakyat.
Dengan berbagai kemudahan itu akan membuat pengembangan hunian murah sama menariknya dengan mengembangkan hunian komersial. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan rumah murah akan sama dengan rumah menengah dan menengah atas. Karena itu pengembang harus terus didorong karena dengan keterbatasan anggaran pemerintah pengembang menjadi pelaku utama penyediaan perumahan bagi masyarakat.
“Jadi pemerintah mengintervensi dari dua sisi, masyarakat dan pengembangnya, supaya program perumahan ini bisa berjalan dengan baik. Pembebasan PPN apartemen ini akan membantu masyarakat yang tinggal di perkotaan untuk mendapatkan hunian,” tandasnya.
