Saturday, April 13, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedApartemen Mendominasi Pengaduan di Sektor Properti

Apartemen Mendominasi Pengaduan di Sektor Properti

Lihat tampilan baru di housingestate.id

Housing-Estate.com, Jakarta – Kasus perselisihan di sektor properti masih cukup banyak dan umumnya terkait janji serah terima tidak sesuai jadwal, kualitas bangunan, sampai yang terparah propertinya tidak dibangun. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan terkait sektor properti saat ini masuk peringkat kedua pengaduan tertinggi setelah pengaduan perbankan.

“Untuk kasus yang dilaporkan juga sudah berubah, kalau dulu kebanyakan soal rumah tapak yang dibangun tidak sesuai perjanjian, sekarang yang terbanyak soal manajemen di apartemen yang dilakukan tidak transparan dan sepihak sehingga konsumen merasa dirugikan,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, kepada housing-estate.com di Jakarta, Selasa (10/2).

Salah satu apartemen di Singapura

Ilustrasi

Untuk itu, menurut Tulus, harus ada keterlibatan pemerintah paling tidak untuk ikut mengawasi pengelolaan apartemen sehingga bisa lebih transparan dan tidak memutuskan biaya-biaya pengelolaan apartemen secara semena-mena. Kendati konsumen sudah dilindungi dengan undang-undang perlindungan konsumen, pada kenyataannya selalu berada pada posisi yang lemah dan dirugikan.

“Kami pernah memediasi permasalahan ini dengan asosiasi pengembang, tapi tetap saja manajemen apartemen selalu tertutup dan semena-mena ketika menentukan aturan. Misalnya untuk biaya penggunaan listrik, air, maupun soal fasilitas umum dan fasilitas sosial di apartemennya,” imbuhnya.

Untuk itu, Tulus menyarankan penghuni apartemen melakukan tuntutan bersama (class action) karena hal ini sudah diatur di dalam undang-undang. Dengan class action suara penghuni menjadi lebih kuat untuk menuntut hak-haknya terhadap pengelola. Paling tidak, manajemen operasional di dalam apartemen bisa lebih transparan.

Realestat Indonesia (REI) sebagai asosiasi yang beranggotakan para pengembang, mengaku tidak menutup mata terhadap perselisihan yang kerap terjadi antara konsumen dan pengembang. Menurut Wakil Ketua Umum REI, Djoko Slamet Utomo, umumnya aktifitas jual-beli properti sudah mencakup perjanjian yang sangat lengkap sehingga semestinya kedua belah pihak memahami aturan maupun ketentuan yang berlaku di dalam perjanjian.

“Tapi tentu masalah bisa saja terjadi, untuk itu kami biasanya memediasi, memberikan penjelasan khususnya kepada pihak yang dirugikan tentang situasinya. Tapi kalau kasusnya sudah masuk ke ranah hukum kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, makanya sebisanya bisa selesai di dalam mediasi,” jelasnya.

REI pada prinsipnya memiliki etika hingga sumpah yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya dalam melakukan kegiatan tidak merugikan masyarakat, tidak melakukan bisnis yang tidak sehat, tidak saling menjatuhkan sesama anggota, dan sebagainya. Bahkan, REI juga bisa memediasi kepada pihak lain yang bisa me-manage maupun mengerjakan proyek yang bermasalah.

“Jadi kalau karena suatu hal proyeknya mandek, kita bisa arahkan perbankannya atau pihak lain yang bisa mengambil alih. Tapi konsumen juga harus paham klausul-klausul perjanjiannya, intinya kami tidak menutup mata dan tidak akan melindungi kalau ada anggota kami yang salah, secara etika dan teknis kami akan bantu sejauh itu mediasi kedua pihak,” tandas Djoko.

Lihat tampilan baru di housingestate.id

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments