Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama PT Angkasa Pura melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Temon terkait dengan rencana pembangunan bandara internasional di wilayah itu.
Anggota tim persiapan pembangunan bandara PT Angkasa Pura Gatot Yulianta di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pihaknya sudah mengajukan dokumen pengadaan tanah kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Bandara Kulonprogo (Master Plan/Ilustrasi)
“Saat ini, kami sudah mendapat izin penetapan lokasi (IPL) bandara dari Kementerian Perbuhungan. Kami sebagai pemrakarsa juga telah mengajukan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ini sudah kami ajukan ke Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X, red.) yakni Gubernur DIY. Saat ini memasuki persiapan tahapan penerbitan IPL Gubernur,” kata Gatot dalam sosialisasi rencana pembangunan bandara kepada masyarakat Kecamatan Temon yang tergabung dalam Forum Rembug Warga Transparasi.
Untuk mendapatkan IPL dari gubernur, kata Gatot, tahapannya masih sangat panjang. Tahapan yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat yang berdampak atas rencana pembangunan bandara.
“Kami sedang berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Minggu kemarin dan Selasa (6/5) kami akan melakukan rapat dengan Pemerintah DIY dalam rangka persiapan tahapan-tahapan mendapatkan IPL Gubernur DIY,” katanya.
Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan bandara, pihaknya akan melaksanakan tahapan sesuai aturan.
Dia meminta kawalan dari masyarakat dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang berlaku.
“Pada pelaksanaan tahapan-tahapan ini, kami harus memiliki rekan kerja sama, yakni masyarakat. Kami harapkan masyarakat mengawal kami dalam melaksanakan aturan berlaku. Kalau tidak sesuai aturan, mari kita berdiskusi,” kata dia.
Dia mengatakan PT Angkasa Pura diberikan amanah oleh pemerintah untuk membangun bandara di Kulon Progo.
Ia menyebut anamah itu sangat berat, sebab mengharuskan PT Angkasa Pura mewujudkankan rencana tersebut.
Selain itu, pihaknya berupaya mencari solusi supaya dengan adanya bandara, masyarakat menjadi sejahtera, adil, dan makmur.
“Ini menjadi tekad kami, sehingga kalau ada permsalah dan hal-hal yang berkembang di masyarakat mari kita inventarisir, mari kita bicarakan, dan mari kita cari solusinya, bagaimana bandara ini membawa kebaikan bagi kita semua,” kata Gatot.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan dirinya sudah melakukan sosialisasi sedikitnya tiga kali pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Temon yang terkena dampak rencana pembangunan bandara.
Sosialisasi itu, katanya, dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat.
“Untuk mempercepat rencana pembangunan bandara adalah menyelesaikan kegelisahan masyarakat. Tidak ada strategi lain, kecuali solusi mengatasi kegelisahan masyarakat terdampak. Kegelisahan ini menyebabkan masyarakat tidak setuju, ada yang setuju dan masih ragu-ragu. Kita harus mencari sumber kegelisahan utama,” kata Hasto.
Menurut dia, kegelisahan masyarakat itu tidak mati yang artinya bisa diurai dan dicarikan solusi, antara lain menyangkut kekhawatiran masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Ia menyebut posisi pemerintah terkait dengan rencana pembangunan bandara itu, seperti mesin bermata dua.
Di satu sisi, katanya, harus berunding dengan PT Angkasa Pura bagaimana mencarikan solusi atas masalah yang berkembang di masyarakat.
Mata satunya, katanya, harus menyerap keinginan dan persoalan dari masyarakat yang harus dicarikan solusinya.
“Saya terus menemui masyarakat orang per orang, kelompok, dan masyarakat yang menolak. Kami juga sudah menjalin komunikasi kepada tokoh Wahanan Tri Tunggal (WTT) yang menolak bandara. Mereka bersedia ketemu lebih lanjut,” kata dia. Ant
