Monday, May 27, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedAgung Sedayu Dukung Moratorium Reklamasi - Housing-Estate.com - Portal Berita Properti No....

Agung Sedayu Dukung Moratorium Reklamasi – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah secara resmi telah melakukan moratorium untuk penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta terkait terungkapnya kasus suap dari pengembang ke DPRD DKI Jakarta dan aneka permasalahan teknis lainnya. Moratorium ini dilakukan untuk menyingkronkan segala aturan terkait proyek reklamasi untuk selanjutnya dibuat instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar pelaksanaan proyek reklamasi.

Reklamasi Jakarta

Reklamasi Jakarta

Langkah moratorium ini didukung oleh salah satu pengembang yang melaksanakan proyek reklamasi yaitu PT Kapuk Naga Indah (KNI). KNI merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group yang owner-nya telah dicekal terkait kasus suap yang juga melibatkan pucuk pimpinan pengembang Agung Podomoro Group, pengembang lain yang menggarap proyek reklamasi.

Menurut Direktur III KNI Nono Sampono, pihaknya mendukung dan menghargai moratorium reklamasi Teluk Jakarta dan akan menunggu seluruh persyaratan dan perizinan sesuai dengan perundangan yang berlaku. “Bahkan sudah sejak akhir tahun 2014 kami telah menghentikan segala pengurukan pulau reklamasi. Tahapannya untuk Pulau D sudah 100 persen sementara Pulau C baru mencapai 30 persen,” ujarnya saat kunjungan ke lokasi proyek reklamasi, Rabu (4/5).

Kegiatan proyek reklamasi belakangan ini, lanjut Nono, yang dilakukan juga hanya proses pemadatan kawasan sementara pembangunan ruko dan bangunan lainnya sudah dihentikan untuk menunggu persyaratan dan perizinannya. Saat ini pihak pengembang tengah menunggu keluarnya rancang bangun kota atau urban design guide line (UDGL) dari Pemprov DKI Jakarta yang sudah diajukan sejak 2 tahun lalu.

Sementara itu terkait reklamasi Pulau C dan D yang menjadi hak KNI, luasnya mencapai 276 dan 312 ha. Kedua pulau ini seharusnya terpisah sementara di lapangan kedua pulau ini menyatu tanpa pembatas kanal. Hal ini menurut Nono hanya karena masalah teknis untuk mempermudah pengerjaan reklamasi.

“Jadi ini hanya masalah teknis dan sifatnya sementara karena ada pulau kecil yang sifatnya labil sehingga prosesnya harus disatukan dulu, setelah itu baru dibelah. Batas antar pulau juga tidak melulu harus 300 m karena kenyataannya di lapangan ada perkampungan nelayan di belakangnya, jadi variatif 120, 150, hingga 300 m jaraknya,” pungkasnya. Yudis

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments