Tuesday, June 18, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedAgung Podomoro Hentikan Pekerjaan Reklamasi

Agung Podomoro Hentikan Pekerjaan Reklamasi

Housing-Estate.com, Jakarta – Langkah moratorium pemerintah terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta diikuti kalangan pengembang. Setelah  Agung Sedayu Group menghentikan pekerjaan reklamasi Pulau C (276 ha) dan D (312 ha), giliran Agung Podomoro Group (APG) menghentikan reklamasi Pulau G (161 ha).

Reklamasi

Reklamasi

Sebagaimana disampaikann oleh Wakil Direktur Utama APG Noer Indradjaja dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Senin (16/5), pekerjaan konstruksi di atas Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra (MWS), entitas anak perusahaan APG, telah resmi dihentikan. Ini dilakukan sambil menunggu izin pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan penataan izin reklamasi yang tengah digodok oleh pemerintah.

“Nanti setelah memenuhi aturan ini kami akan mengajukan lagi permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) supaya bisa kembali melakukan kegiatan operasional reklamasi Pulau G. Karena sifatnya sementara penghentian ini tidak akan mengganggu keuangan perusahaan,” jelasnya.

Reklamasi ini terkait dengan Keputusan Menteri LHK yang dikeluarkan per 10 Mei 2016 yang intinya menghentikann sementara seluruh kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. MWS sendiri telah menyelesaikan pengerukan bawah laut mencapai 40 persen dan telah menyelesaikan pekerjaan reklamasi sekitar 65 ha dari total luas 161 ha.

Rencana selanjutnya, APG akan mengembangkan ruko dan vila berjumlah lebih dari 1.000 unit, 20 tower apartemen dengan jumlah 15 ribu unit, perkantoran, hotel, shopping center, townhouse ekslusif, dan taman seluas 8 ha. Untuk pekerjaan ini APG telah menggandeng PT Boskalis Internasional Indonesia, sebuah perusahaan kontraktor asal Belanda.

“Selanjutnya perusahaan wajib memenuhi ketentuan dan mengambil berbagai tindakan yang diperintahkan dalam Keputusan Menteri LHK selain melaporkan hasil pelaksanaan perintah tersebut. Pelaporan ini juga harus dilakukan ke Pemprov DKI Jakarta paling lama 120 hari sejak keputusan tersebut ditetapkan. Kami masih pelajari dan konsultasikan dengan tim hukum kami,” imbuhnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments